ruinsorrelics

Jakarta -  Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dinilai baru sebatas menghasilkan eksekutif dan legislatif. Pemilu dianggap belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengharapkan dari Pemilu dapat terjadi efektivitas pemerintahan, representasi politik dan integrasi politik. Bahkan menurut Khoirunnisa, jika ditarik lebih jauh hasil Pemilu harus bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. "Nah ini yang mungkin bagi Pemilu kita setelah sekian kali berpemilu mungkin kita baru pada berhenti pada output-nya saja. Adanya eksekutif dan legislatif terpilih," kata Khoirunnisa dalam sebuah webinar pada Minggu (30/1). Menurut Khoirunnisa, Pemilu bukan sekadar ajang mencari aktor yang mengisi eksekutif dan legislatif, namun juga harus berdampak pada kesejahteraan rakyat. Padahal dengan porsi penduduk yang begitu besar, ditambah kondisi geografis yang beragam, menjalank...

Jakarta - Komisi III DPR RI mengusir anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat rapat kerja di DPR RI, Kamis (13/1). Penyebabnya, anggota Komnas HAM telat hadir rapat. Rapat kerja Komisi III dan Komnas pork membahas kinerja 2021 dan roadmap 2022 itu dibuka sekitar pukul 10.00. Di tengah rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa melihat Komnas Perempuan yang baru saja datang dan akan duduk di ruang rapat. Kemudian, politikus Gerindra itu mengusir Komnas Perempuan. "Maaf ya Komnas Perempuan silakan keluar, kita rapat jam 10. Silakan keluar,"ujar Desmond. Desmond mengatakan, Komnas Perempuan tidak menghormati rapat karena tidak hadir tepat waktu. Tidak hanya itu, mereka tanpa izin kepada pimpinan rapat langsung duduk bersama ketua komnas pork. "Anda tidak menghormati kuorum. Karena hadir telat, silahkan di luar dulu. Langsung duduk enggak ada etikanya, harusnya izin dulu. Silakan keluar,"ujarnya. K...

Jakarta - Survei kolaborasi Politika Research & Consulting dengan Parameter Politik Indonesia mencatat Menparekraf Sandiaga Uno memimpin elektabilitas sebagai calon presiden. Dalam survei yang digelar November-Desember 2021 ini, elektabilitas Sandiaga sebesar 16,7 persen. "Sandi memberikan kepercayaan sebagai cawapres nyaris di semua survei kita, dalam 2 tahun terakhir ini dalam survei nasional Sandi unggul dalam cawapres,"ujar Direktur Eksekutif Politika Research & Consulting Rio Prayogo saat pemaparan survei, Senin (27/12). Rio menjelaskan, Sandiaga tertinggi sebagai cawapres karena ingatan publik. Sandiaga diketahui pernah menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019. Serta, Sandiaga sebelumnya merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. "Memori masyarakat terkenang Pilpres 2019 dan lainnya, sepeti wakil gubernur DKI, Sandi identik dengan wakil-wakil,"ujarnya. Di urutan kedua, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar...

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyatakan, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak masuk dalam schedule rapat paripurna masa sidang tahun 2021 pada hari ini. Hal itu karena Badan Musyawarah (Bamus) gagal digelar hingga 15 Desember 2021. Padahal, Bamus adalah syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. " Belum diagendakan (paripurna), enggak jadi Bamus,"ujar Willy saat dihubungi, Rabu (15/12/2021). Willy menyebut, Bamus dan pimpinan DPR belum menemui kata kesepakatan terkait pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR "Memang di pimpinan belum ada kata sepakat. Kita tunggu pimpinan,"kata dia. Meski demikian, Willy menyebut DPR berencana membawa RUU TPKS pada masa sidang selanjutnya. "Akan dibawa rapat paripurna pembukaan masa sidang depan,"kata dia. Mayoritas Fraksi Setujui RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR Diketahui, mayoritas fraksi di Baleg DPR RI sudah menyetujui RUU TPKS menjadi RUU...

Jakarta - Partai Golkar mulai melakukan seleksi sejumlah nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipasangkan dengan Airlangga Hartarto di Pemilihan Presiden (Pilpres). Sejumlah nama masuk dalam radar Golkar dan berpotensi dipaketkan dengan Airlangga. Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Golkar sudah memastikan untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto di Pilpres 2024. Agus menegaskan seluruh struktur Partai Golkar akan memperjuangkan Airlangga untuk menjadi Presiden Indonesia. "Airlangga adalah capres yang sudah kita usung dan kita akan perjuangkan untuk bisa menjadi Presiden Indonesia,"ujarnya usai melantik Pengurus DPD I Golkar Sulsel di Resort Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (9/12). Untuk pasangan Airlangga di Pilpres, Agus mengatakan Golkar masih melakukan seleksi, termasuk nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia menegaskan siapa pun yang akan dipasangkan dengan Airlangga harus bisa membantu kemenangan. ...

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...

Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab aturan tersebut dinilai semakin membuat TNI tidak transparan di muka hukum. Telegram itu diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di sisa-sisa akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI "Jadi sebagai Panglima yang baru sekarang, Andika harus cabut itu surat telegram itu, ini kaitannya terhadap komitmen TNI untuk tunduk terhadap sistem peradilan umum,"kata Hussein saat dihubungi Wartawan, Rabu (24/11/2021). Mengutip faucet MPR nomor 7 tahun 2000, Hussein menjelaskan, TNI diperintah untuk tunduk kepada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum. Namun dengan aturan yang tertuang di surat telegram tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap anggota TNI seperti dihalangi. Hal itu tid...

Jakarta - Momentum reshuffle kabinet kali ini dinilai untuk mengisi jabatan wakil menteri yang masih kosong. Apalagi, Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Perpres terkait Wakil Menteri ESDM. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid melihat, ada keperluan perombakan kabinet untuk memberikan kursi kepada PAN yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah. "Publik juga melihat ada partai yang ikut gabung juga. Dan memang ada kebutuhan untuk mengisi wakil-wakil menteri yang masih kosong,"kata Jazilul kepada wartawan, Senin (22/11). Dia pun melihat ada kode reshuffle dari Jokowi. Hal itu tampak dari Perpres baru yang diterbitkan Jokowi soal posisi Wamen ESDM. "Jadi reshuffle tidak melulu mengganti yang ada. Bisa menempatkan juga di wakil-wakil menteri yang masih kosong. Kan presiden sudah mengeluarkan Perpres soal itu,"ujarnya. Belum Dengar Bisik-Bisik Namun, Jazilul mengaku belum mendapatkan informasi kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan peromb...

Jakarta - Anies Baswedan menegaskan masih fokus pada tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat menanggapi terkait rencananya maju di Pilpres 2024 . "Karena saya memang masih Gubernur DKI Jakarta,"ujar Anies di sela kegiatannya di Surabaya, Jumat (12/11/2021). Di Jawa Timur, Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar. "Dari Malang, kami bersama-sama menuju ke Surabaya,"ucap orang nomor satu di Pemprov DKI tersebut. Mantan Menteri Pendidikan itu membantah pertemuannya dengan Ketua PWNU Jawa Timur dan kiai di sejumlah daerah untuk meminta restu terkait upaya pencalonannya di Pilpres 2024. Anies Baswedan mengatakan, bersama K.H. Marzuki Mustamar menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Indonesia pada Masa Pandemi: Menelisik Pertumbuhan Investasi dan Laju Ekonomi dari Perspektif Pemerintah Daerah. "Dalam diskusi tadi saya berbagi pengalaman bagaimana men...

Jakarta - Ijtima Ulama dan Pemuda Indonesia mendeklarasikan diri sebagai pendukung Menparekraf Sandiaga Uno maju sebagai calon presiden atau capres 2024 . Deklarasi dukungan terhadap Sandiaga berlangsung di Cipinang Campedak, Jakarta Timur, Selasa (9/11/2021). Turut dari sejumlah tokoh seperti Dedi Tuan Guru, Habib Fahiri, Masri Ikoni, Dede Ruba'i Misbahul Alam, Moh. Ahbab Hasbi, Habib Fahmi Alatas, Habib M. Reza Assegaf, Kana Kurniawan, Afandi Ismail, Yosse Hayatullah, Wizdan Fauran, dan Fahmi Faisal. "Kami rasa Sandi merupakan calon pemimpin ke depan, Mudah-mudahan ini menjadi awal dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depannya,"terang salah satu deklarator, Dede Ruba'i dalam keterangan tertulisnya. Menurut Dede, pihaknya mendukung Sandi lantaran dinilai punya program yang menyasar kaum milenial. "Dan yang penting akidah akhlak sopan santun yang luar biasa membuat siapapun terpesona,"tuturnya. Sementara itu, salah satu deklarator I...

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah masuk masa pensiun. Surat Presiden (Surpres) terkait Panglima TNI telah diserahkan ke DPR Surpres dikirim oleh Mensesneg Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. "Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa,"kata Puan, Rabu (3/11/2021). Puan menyatakan DPR lewat Komisi I akan menindaklanjuti Surpres tersebut. Dan nantinya akan melakukan pembahasan dan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and appropriate test untuk Andika. "Dalam hal ini Komisi I DPR ini untuk melakukan pembahasan termasuk fit and also appropriate,"kata dia. Dikirim ke DPR Sebelumnya, Surat Presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI rencananya diserahkan ke DPR hari ini. Surpres akan dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (...

Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diputus 18 Oktober 2021 itu mengesahkan pemecatan Jhoni Allen. "Telah diputus perkara no 547/PDT/2021/ PTDKI dengan amar putusan Permohonan Banding Jhoni Allen ditolak dan menghukum Pembanding untuk bayar biaya perkara,"ujar Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021). Jhoni Allen dipecat dari DPP Demokrat lantaran terlibat aktif dan bersengkongkol dengan Moeldoko dalam kudeta AHY dari kursi ketua umum. "Dengan ditolaknya gugatan tersebut, keputusan AHY memecat Jhoni Allen disahkan oleh Pengadilan Tinggi,"sambungnya. Gugatan Jhoni Allen terhadap Demokrat sudah dua kali ditolak pengadilan. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Jhoni Allen terhadap AHY terkait pemecatan dari partai. Demokrat menyebut, keputusan...

Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Hariara Tambunan, mengatakan, perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-57 harus menjadi momentun kader-kader Partai Golkar merapatkan barisan dalam menyongsong gelaran pemilu serentak 2024. Terutama, memenangkan partai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. "Yang jelas kan yang sekarang ini kita perjuangkan adalah Pak Airlangga Hartarto. Golkar ini kan sudah berusia 57 tahun, harus kita gerakan semua elemen Golkar ini,"ujar Hariara di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/10). "Memenangkan calon presiden Partai Golkar ya Pak Airlangga Hartarto, bagi saya sebagai petugas harian kan harus memaksimalkan itu,"imbuhnya. Terkait alasan mengapa Airlangga Hartarto sampai saat ini mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, kata Hariara, hal itu menunggu momentum yang tepat. Dia memastikan, sudah ada mandat dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang bulat me...

Jakarta - Ahmad Riza Patria mengaku tak berpikir untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. "Kalau saya sebagai Wagub setelah selesai tanggal 17 Oktober 2022 ya sudah selesai. Saya tidak ambil langkah politik, setelah saya selesai menjadi wagub saya akan kembali ke partai. Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu,"kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (11/10/2021) malam. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menyebut pemilihan kepala daerah masih berlangsung dua tahun lagi, sehingga saat ini lebih baik tokoh-tokoh politik dan masyarakat fokus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. "Jadi, masyarakat kita ini jangan apa-apa urusannya politik sekarang ini saatnya kita fokus kesehatan, saatnya kita fokus ekonomi, kita jaga masalah-masalah sosial. Jangan masalah-masalah politik apalagi masih 2024 terlalu jauh bicara pilkada di 2024,"tutur Riza seperti dikutip dari Antara. Riza mengaku diminta Ketua Umum Geri...

Sukabumi -  Partai Golkar menggelar musyawarah tingkat kecamatan (Muscam) di Kabupaten Sukabumi. Muscam digelar untuk merapatkan barisan demi kemenangan Ketua Umum Airlangga Hartarto di Pilpres 2024. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan, Muscam digelar untuk menghasilkan kepengurusan yang ril. Serta konsolidasi kader partai menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. "Dengan kepengurusan yang riil, menjadi kekuatan partai yang siap memenangkan Partai Golkar dan Capresnya di Pemilu 2024. Muscam juga wadah konsolidasi dan merapatkan barisan kader Golkar untuk kemenangan di 2024," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (8/10). Muscam ini sudah digelar sejak kemarin (7/10), di kecamatan Sagaranten, dan Kecamatan Curugkembar dilaksanakan di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Discussion forum Muscam tersebut disosialisasikan Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. "Sekaligus menyosialisasikan Ketua Umum DPP Partai ...

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan, pemerintah mengusulkan pemilu 2024 jatuh pada 15 Mei. Hal ini berdasarkan hasil rapat interior yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polhukam, Menseskab, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN. "Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei,"kata dia saat konferensi pers, Senin (27/9/2021). Mahfud menerangkan, pemerintah bersimulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden dan legislatif pada tahun 2024. Ada tiga pilihan tanggal pemilu yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei. Mahfud menerangkan, setelah disimulasikan dengan berbagai hal, dipilih pemilu 2024 pada 15 Mei. Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Pertimbangannya adalah kegiatan-kegiatan pemilu 2024 bisa diperpendek agar efisien, baik dari se...

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU menghitung ulang terkait usulan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 Triliun. Politikus NasDem ini mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran mengingat masih ada pandemi Covid-19. "Saya ingin (usulan anggaran Rp86 Triliun) nanti di-exercise juga oleh KPU Dan juga mungkin nanti Bawaslu, DKPP itu terkait efisensi anggaran,"kata Saan, di Jakarta, Kamis (16/9/2021). Menurut dia, penting menyadari kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang terkena hantaman akibat pandemi Covid-19. Jadi tentu ini efisiensi ini menjadi penting dengan memahami kondisi dan realitas ekonomi kita di tengah pandemi Covid-19,"ungkap Saan. Meski demikian, Saan mengakui Pemilu 2024 memiliki tantangan sendiri dan berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, ada beban tambahan dan kerumitan yang lebih besar lantaran harus bersamaan dengan Pilkada. "Ini kan yang menjadi problem. Kita memahami ini beban kerja penyelenggara dan...

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Usulan tersebut disampaikan kepada DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP. "Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016," kata Ketua KPU Ilham Saputra dilansir Antara, Senin (6/9). Ilham menjelaskan alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018), persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan (Agustus 2017 sampai April 2019) dan persiapan pemilihan 2020 (September 2019 sampai Desember 2020). "Untuk persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk Pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara,"ujar Ilham. Ilham merincikan penggunaan waktu itu yakni verifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 ...

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR dari Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin, Selasa (31/8/2021) dinihari. Puput dan Hasan ditahan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 30 Agustus 2021. Keduanya dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021. Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 tersangka lainnya dalam kasus ini. Dari 22 tersangka itu, KPK baru menahan lima tersangka yang ikut terjaring operasi senyap. Mereka adalah Puput; Hasan, Camat Krejengan, Doddy Kurniawan; Camat Paiton, Muhammad Ridwan; dan Pejabat Kades Karangren Sumarto. Puput ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Hasan ditahan di Rutan KPK Kavling C1 atau Gedung KPK lama. Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Ridwan di Rutan Polres Jakarta Selatan, sedangkan Sumarto...