Golkar Menggelar Musawarah Tingkat Kecamatan (Muscam) Rapatkan Barisan Demi Kemenangan Airlangga di Pilpres 2024

Sukabumi - Partai Golkar menggelar musyawarah tingkat kecamatan (Muscam) di Kabupaten Sukabumi. Muscam digelar untuk merapatkan barisan demi kemenangan Ketua Umum Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan, Muscam digelar untuk menghasilkan kepengurusan yang ril. Serta konsolidasi kader partai menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.

"Dengan kepengurusan yang riil, menjadi kekuatan partai yang siap memenangkan Partai Golkar dan Capresnya di Pemilu 2024. Muscam juga wadah konsolidasi dan merapatkan barisan kader Golkar untuk kemenangan di 2024," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (8/10).

Muscam ini sudah digelar sejak kemarin (7/10), di kecamatan Sagaranten, dan Kecamatan Curugkembar dilaksanakan di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Discussion forum Muscam tersebut disosialisasikan Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar.

"Sekaligus menyosialisasikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, untuk menjadi calon dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang," kata Budi.

Muscam yang digelar 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi itu sebagai penegasan kepada seluruh kader. Bahwa Airlangga akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Kader wajib menyampaikan ke seluruh masyarakat, bahwa Calon Presiden kita adalah Pak Airlangga Hartarto, dengan tujuan agar Pak Airlangga bisa lebih dikenal dan memenangi Pilpres, khususnya di Kabupaten Sukabumi dan umumnya menang secara nasional," pungkas Budi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...
Baca selengkapnya

Novel Baswedan Dan Kawan-kawan Diberikan 2 Surat, Surat Pengunduran Diri Dari KPK Dan Surat Kerja di BUMN

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...
Baca selengkapnya

Remisi Yang di Dapatkan Djoko Tjandra Yang Pernah Buron Usai di Vonis

Jakarta - Terpidana perkara suap penghapusan nama dari red notice keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, Djoko Soegianto Tjandra, mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman selama dua bulan penjara. Pemberian remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, kasus yang menjerat dia sebelumnya. Saat itu, Djoko Tjandra melarikan diri Kasus yang menjeratnya saat ini juga terkait upaya yang dia lakukan saat berstatus buron. "Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra memenuhi syarat Remisi Umum Tahun 2021,"ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021). Melarikan diri Melansir harian Kompas, 12 Juni 2009, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Financial institution Indonesia Syahril Sabirin...
Baca selengkapnya