Terkait Reshuffle Kabinet, PKB Melihat Ada Kursi Kosong Untuk PAN Yang Baru Bergabung Dengan Pemerintah

Jakarta - Momentum reshuffle kabinet kali ini dinilai untuk mengisi jabatan wakil menteri yang masih kosong. Apalagi, Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Perpres terkait Wakil Menteri ESDM.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid melihat, ada keperluan perombakan kabinet untuk memberikan kursi kepada PAN yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Publik juga melihat ada partai yang ikut gabung juga. Dan memang ada kebutuhan untuk mengisi wakil-wakil menteri yang masih kosong,"kata Jazilul kepada wartawan, Senin (22/11).

Dia pun melihat ada kode reshuffle dari Jokowi. Hal itu tampak dari Perpres baru yang diterbitkan Jokowi soal posisi Wamen ESDM.

"Jadi reshuffle tidak melulu mengganti yang ada. Bisa menempatkan juga di wakil-wakil menteri yang masih kosong. Kan presiden sudah mengeluarkan Perpres soal itu,"ujarnya.

Belum Dengar Bisik-Bisik

Namun, Jazilul mengaku belum mendapatkan informasi kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet. Ia mengaku belum mendengar bisik-bisik.

"Belum ada informasi sebenarnya. Saya belum mendengarkan informasi apapun. Bisik-bisik juga belum ada,"kata Wakil Ketua MPR RI ini.

Jazilul menuturkan, reshuffle kabinet ditunggu banyak pihak. Ia bilang, lebih baik sabar menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. "Cuma kan banyak yang nunggu. Ya sabar saja, dari pak presiden. Karena ini memang hak prerogatif presiden,"ujarnya.

Sementara itu, PKB tak diminta memberikan nama untuk masuk dalam reshuffle. "Nggak ada belum. Setahu saya belum. Belum ada sampai hari ini,"kata Jazilul.

Wamen ESDM untuk Akomodir PAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2021 yang mengatur posisi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perpres ini ditetapkan Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2021 lalu.

Perpres tersebut terbit di tengah hembusan isu reshuffle. Sumber politikus parpol pemerintah mengakui, bakal ada reshuffle untuk mengakomodir PAN di dalam kabinet. Menurut dia, ada tiga kursi yang disiapkan Presiden Jokowi untuk PAN. Satu menteri dan dua wakil menteri.

Tiga nama tersebut yakni Asman Abnur, Eddy Soeparno dan Zulkifli Hasan. Sementara untuk jabatannya yakni Menteri Perhubungan, Wakil Menteri ESDM dan wamen yang diisi oleh non parpol. "Eddy Masuk Wamen ESDM,"bisiknya.

Ketika dikonfirmasi, Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak mengetahui bocoran perombakan kabinet maupun posisi wakil menteri dalam waktu dekat. Anggota DPR ini hanya irit bicara.
"Wah saya belum dengar kabar apa-apa,"singkat Eddy.

Politikus PAN, Pangeran Khairul Saleh tak membantah atau membenarkan kabar itu. Namun menurut dia, jika benar ada reshuffle untuk mengakomodir PAN, dia mengaku sangat senang. "Tapi kalau ditunjuk kita sangat senang sama Pak Jokowi,"katanya.

Seorang pejabat Istana mengatakan, rencana awal, pekan ini bakal ada reshuffle. Namun, dinamika sangat tinggi. Bisa jadi, reshuffle akan diundur hingga Desember.

Karena parpol koalisi ramai-ramai mengajukan nama untuk ikut masuk perombakan kabinet. Hal ini yang membuat Presiden Jokowi perlu pertimbangan lebih matang lagi. "Para parpol menyodorkan nama untuk masuk (kabinet),"kata sumber ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...
Baca selengkapnya

Novel Baswedan Dan Kawan-kawan Diberikan 2 Surat, Surat Pengunduran Diri Dari KPK Dan Surat Kerja di BUMN

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...
Baca selengkapnya

Remisi Yang di Dapatkan Djoko Tjandra Yang Pernah Buron Usai di Vonis

Jakarta - Terpidana perkara suap penghapusan nama dari red notice keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, Djoko Soegianto Tjandra, mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman selama dua bulan penjara. Pemberian remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, kasus yang menjerat dia sebelumnya. Saat itu, Djoko Tjandra melarikan diri Kasus yang menjeratnya saat ini juga terkait upaya yang dia lakukan saat berstatus buron. "Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra memenuhi syarat Remisi Umum Tahun 2021,"ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021). Melarikan diri Melansir harian Kompas, 12 Juni 2009, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Financial institution Indonesia Syahril Sabirin...
Baca selengkapnya