Anies Tanggapi Pertanyaan Terkait Maju Sebagai Pilpres 2024, " Masih Fokus Tugas Sebagai Gubernur Jakarta"

Jakarta - Anies Baswedan menegaskan masih fokus pada tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat menanggapi terkait rencananya maju di Pilpres 2024. "Karena saya memang masih Gubernur DKI Jakarta,"ujar Anies di sela kegiatannya di Surabaya, Jumat (12/11/2021).

Di Jawa Timur, Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar. "Dari Malang, kami bersama-sama menuju ke Surabaya,"ucap orang nomor satu di Pemprov DKI tersebut.

Mantan Menteri Pendidikan itu membantah pertemuannya dengan Ketua PWNU Jawa Timur dan kiai di sejumlah daerah untuk meminta restu terkait upaya pencalonannya di Pilpres 2024.

Anies Baswedan mengatakan, bersama K.H. Marzuki Mustamar menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Indonesia pada Masa Pandemi: Menelisik Pertumbuhan Investasi dan Laju Ekonomi dari Perspektif Pemerintah Daerah.

"Dalam diskusi tadi saya berbagi pengalaman bagaimana menumbuhkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Jakarta yang tetap tumbuh selama pandemi virus corona atau COVID-19 karena telah kami arahkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui penjualan daring,"katanya seperti dikutip dari Antara.

Kerjasama

Selain itu, Anies Baswedan mengaku kedatangannya ke Jawa Timur untuk mengintensifkan kerja sama di bidang produk pangan. "Sebanyak 99 persen kebutuhan pangan masyarakat DKI Jakarta dipasok dari luar. Fading banyak komoditas pangan DKI berasal dari Jawa Timur,"katanya.

Menurut dia, ada rencana kerja sama terkait dengan komoditas seperti padi dan telur dengan sejumlah daerah kabupaten di sekitar Surabaya yang agak tertunda karena pandemi COVID-19.

"Kerja sama ini insyaallah diintensifkan. Intinya antara produsen pangan Jawa Timur dan konsumen Jakarta harus saling menguntungkan. Kami coba langsung menjangkau produsennya agar mendapat harga jual yang lebih tinggi dan masyarakat Jakarta mendapat harga murah,"tuturnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...
Baca selengkapnya

Novel Baswedan Dan Kawan-kawan Diberikan 2 Surat, Surat Pengunduran Diri Dari KPK Dan Surat Kerja di BUMN

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...
Baca selengkapnya

Remisi Yang di Dapatkan Djoko Tjandra Yang Pernah Buron Usai di Vonis

Jakarta - Terpidana perkara suap penghapusan nama dari red notice keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, Djoko Soegianto Tjandra, mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman selama dua bulan penjara. Pemberian remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, kasus yang menjerat dia sebelumnya. Saat itu, Djoko Tjandra melarikan diri Kasus yang menjeratnya saat ini juga terkait upaya yang dia lakukan saat berstatus buron. "Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra memenuhi syarat Remisi Umum Tahun 2021,"ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021). Melarikan diri Melansir harian Kompas, 12 Juni 2009, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Financial institution Indonesia Syahril Sabirin...
Baca selengkapnya