Pengadilan Tinggi DKI Tolak Banding Soal Pemecatan Jhoni Allen Dari Pemecatan Dari Demokrat

Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diputus 18 Oktober 2021 itu mengesahkan pemecatan Jhoni Allen.

"Telah diputus perkara no 547/PDT/2021/ PTDKI dengan amar putusan Permohonan Banding Jhoni Allen ditolak dan menghukum Pembanding untuk bayar biaya perkara,"ujar Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Jhoni Allen dipecat dari DPP Demokrat lantaran terlibat aktif dan bersengkongkol dengan Moeldoko dalam kudeta AHY dari kursi ketua umum.

"Dengan ditolaknya gugatan tersebut, keputusan AHY memecat Jhoni Allen disahkan oleh Pengadilan Tinggi,"sambungnya.

Gugatan Jhoni Allen terhadap Demokrat sudah dua kali ditolak pengadilan. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Jhoni Allen terhadap AHY terkait pemecatan dari partai.

Demokrat menyebut, keputusan tersebut menegaskan Jhoni Allen melanggar konstitusi partai sehingga layak dipecat. Jhoni juga diberhentikan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.

"Dengan adanya keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menegaskan kembali bahwa Jhoni Allen Marbun memang melanggar konstitusi Partai Demokrat sehingga layak dipecat. Sebagai konsekuensi, ia diberhentikan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat,"jelas Mehbob.

Dipecat Tak Hormat

Jhoni Allen Marbun dipecat dengan tidak hormat karena turut mendalangi upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB ilegal yang diselenggarakan di Deli Serdang awal Maret lalu.

Jalur hukum yang ditempuh oleh Jhoni Allen terkait dengan pemecatan diduga kuat untuk menunda-nunda proses PAW sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

"Dalam perkara yang menyangkut partai, setelah gugatan ditolak Pengadilan Negeri, biasanya langsung kasasi di Mahkamah Agung, tapi Jhoni Allen sengaja mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi, meski dia tahu akan ditolak.

Jadi patut diduga, dia berusaha menunda-nunda waktu pelaksanaan Pergantian Antar Waktu yang sudah diajukan Fraksi Partai Demokrat pada Ketua DPR,"tutup Mehbob.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...
Baca selengkapnya

Novel Baswedan Dan Kawan-kawan Diberikan 2 Surat, Surat Pengunduran Diri Dari KPK Dan Surat Kerja di BUMN

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...
Baca selengkapnya

Remisi Yang di Dapatkan Djoko Tjandra Yang Pernah Buron Usai di Vonis

Jakarta - Terpidana perkara suap penghapusan nama dari red notice keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, Djoko Soegianto Tjandra, mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman selama dua bulan penjara. Pemberian remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, kasus yang menjerat dia sebelumnya. Saat itu, Djoko Tjandra melarikan diri Kasus yang menjeratnya saat ini juga terkait upaya yang dia lakukan saat berstatus buron. "Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra memenuhi syarat Remisi Umum Tahun 2021,"ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021). Melarikan diri Melansir harian Kompas, 12 Juni 2009, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Financial institution Indonesia Syahril Sabirin...
Baca selengkapnya