Hasil Pemilu Diharapkan Bisa Berdampak Pada Kesejateraan Rakyat
Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dinilai baru sebatas menghasilkan eksekutif dan legislatif.
Pemilu dianggap belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengharapkan dari Pemilu dapat terjadi efektivitas pemerintahan, representasi politik dan integrasi politik.
Bahkan menurut Khoirunnisa, jika ditarik lebih jauh hasil Pemilu harus bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Nah ini yang mungkin bagi Pemilu kita setelah sekian kali berpemilu mungkin kita baru pada berhenti pada output-nya saja.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengharapkan dari Pemilu dapat terjadi efektivitas pemerintahan, representasi politik dan integrasi politik.
Bahkan menurut Khoirunnisa, jika ditarik lebih jauh hasil Pemilu harus bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Nah ini yang mungkin bagi Pemilu kita setelah sekian kali berpemilu mungkin kita baru pada berhenti pada output-nya saja.
Adanya eksekutif dan legislatif terpilih," kata Khoirunnisa dalam sebuah webinar pada Minggu (30/1).
Menurut Khoirunnisa, Pemilu bukan sekadar ajang mencari aktor yang mengisi eksekutif dan legislatif, namun juga harus berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Padahal dengan porsi penduduk yang begitu besar, ditambah kondisi geografis yang beragam, menjalankan Pemilu di Indonesia dianggap begitu kompleks.
Dia menambahkan, masalah ini sudah dibaca sejak lama oleh Perludem. Makanya, menurut Khoirunnisa, saat kali pertama isu revisi UU soal Pemilu digulirkan pada 2020 lalu, pihaknya begitu menyambut antusias.
"Di awal 2020 lalu, ketika ada rencana merevisi UU Pemilu kan banyak sekali masukan yang masukannya tidak sekadar soal urusan variabel sistem Pemilu saja.
Tapi melihat lebih jauh lagi tujuan Pemilu kita. Memang kemudian keputusan politiknya UU Pemilunya tidak jadi direvisi," ujar dia.
Dengan sistem Pemilu seperti itu, menurut Khoirunnisa, dari tahun ke tahun persentase suara tidak sah dalam pemilihan umum meningkat.
Kendati jumlah pemilih word play here kian meningkat, dalam Pileg 2019 silam, jumlah suara tidak sah mencapai 11,12 persen untuk DPR RI dan 19 persen untuk DPD RI.
"Tren suara tidak sahnya kok naik. Ini menjadi tantangan sebetulnya dalam penyelenggaraan Pemilu kita supaya tidak berhenti mengajak yuk datang ke TPS, tapi memastikan juga bisa meminimalisir suara tidak sah," tandasnya.
Menurut Khoirunnisa, Pemilu bukan sekadar ajang mencari aktor yang mengisi eksekutif dan legislatif, namun juga harus berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Padahal dengan porsi penduduk yang begitu besar, ditambah kondisi geografis yang beragam, menjalankan Pemilu di Indonesia dianggap begitu kompleks.
Revisi UU Pemilu
Dia menambahkan, masalah ini sudah dibaca sejak lama oleh Perludem. Makanya, menurut Khoirunnisa, saat kali pertama isu revisi UU soal Pemilu digulirkan pada 2020 lalu, pihaknya begitu menyambut antusias.
"Di awal 2020 lalu, ketika ada rencana merevisi UU Pemilu kan banyak sekali masukan yang masukannya tidak sekadar soal urusan variabel sistem Pemilu saja.
Tapi melihat lebih jauh lagi tujuan Pemilu kita. Memang kemudian keputusan politiknya UU Pemilunya tidak jadi direvisi," ujar dia.
Dengan sistem Pemilu seperti itu, menurut Khoirunnisa, dari tahun ke tahun persentase suara tidak sah dalam pemilihan umum meningkat.
Kendati jumlah pemilih word play here kian meningkat, dalam Pileg 2019 silam, jumlah suara tidak sah mencapai 11,12 persen untuk DPR RI dan 19 persen untuk DPD RI.
"Tren suara tidak sahnya kok naik. Ini menjadi tantangan sebetulnya dalam penyelenggaraan Pemilu kita supaya tidak berhenti mengajak yuk datang ke TPS, tapi memastikan juga bisa meminimalisir suara tidak sah," tandasnya.
Komentar
Posting Komentar