Peneliti Imprasial Meminta Jendral Andika Cabut Surat Telegram Yang Dibuat Hadi Tjahjanto di Akhir Jabatannya

Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab aturan tersebut dinilai semakin membuat TNI tidak transparan di muka hukum. Telegram itu diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di sisa-sisa akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI

"Jadi sebagai Panglima yang baru sekarang, Andika harus cabut itu surat telegram itu, ini kaitannya terhadap komitmen TNI untuk tunduk terhadap sistem peradilan umum,"kata Hussein saat dihubungi Wartawan, Rabu (24/11/2021).

Mengutip faucet MPR nomor 7 tahun 2000, Hussein menjelaskan, TNI diperintah untuk tunduk kepada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum.

Namun dengan aturan yang tertuang di surat telegram tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap anggota TNI seperti dihalangi. Hal itu tidak sesuai dengan komitmen TNI terhadap TAP MPR.

"Itu dapat menimbulkan potensi kekacauan di dalam praktiknya. Bagi institusi TNI, surat telegram Panglima itu harga mati, sedangkan aparat penegak hukum lainnya akan sulit untuk masuk sehingga birokrasinya jadi membingungkan,"kritik Hussein.

Meski demikian, aturan di dalam telegram tersebut bukan lah harga mati. TNI masih membuka jalur koordinasi atau jalan tengah dari masing-masing pihak. Namun aturan pemanggilan dan pemeriksaan akan bertabrakan sebab tiap instansi akan berpegang teguh pada aturannya sendiri-sendiri.

"Jadi di tahun 2000 menunjukkan komitmen tapi sekarang justru mundur dengan telegram ini, justru kalau panglima sekarang mendukung komitmen ya cabut telegramnya,"kata Hussein menandasi.

Isi Telegram Panglima TNI

Diketahui, Surat Telegram itu dikeluarkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di pengujung masa dinasnya sebagai Panglima TNI. Berikut rinciannya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil
Baca selengkapnya

Kampung Halaman yang Tidak Mungkin Ditinggalkan Seperti Ibu, Tidak Ada Orang yang Ingin Meninggalkan Ibunya

Suriah -  Ketika Pastor Ammar Yako, seorang imam Katolik Suriah di kota Qaraqosh yang mayoritas Kristen Asyiria di Irak utara, kembali ke gerejanya pada 2016, dia menemukan lantainya tertutup puing dan karya seninya dijarah. Setelah dua tahun dikendalikan kelompok bersenjata ISIS, Qaraqosh, termasuk Great Immaculate Church di mana Yako berkhotbah, telah menjadi sasaran penjarahan dan perang sebelum direbut kembali oleh pasukan keamanan Irak dan milisi sekutu. Lima tahun kemudian setelah gerejanya dibangun kembali, jemaat Yako menerima kunjungan dari Paus Fransiskus. Tetapi dua bulan setelah lawatan bersejarah Paus, Yako meramalkan masa depan suram bagi komunitasnya karena menghadapi situasi keamanan yang tegang dan sejumlah kekhawatiran yang lebih mendesak. "Dari 2006 hingga 2014, saat ISIS masuk, ada pemulihan ekonomi dan komersial di Qaraqosh," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (1/6). "Situasi ekonomi sekarang secara umum tidak baik. Wilayah yang hancur merupaka
Baca selengkapnya

Lembaga Survei Mencatat Jika Sandiaga Uno Unggul Pimpin Elektabilitas Sebagai Capres

Jakarta - Survei kolaborasi Politika Research & Consulting dengan Parameter Politik Indonesia mencatat Menparekraf Sandiaga Uno memimpin elektabilitas sebagai calon presiden. Dalam survei yang digelar November-Desember 2021 ini, elektabilitas Sandiaga sebesar 16,7 persen. "Sandi memberikan kepercayaan sebagai cawapres nyaris di semua survei kita, dalam 2 tahun terakhir ini dalam survei nasional Sandi unggul dalam cawapres,"ujar Direktur Eksekutif Politika Research & Consulting Rio Prayogo saat pemaparan survei, Senin (27/12). Rio menjelaskan, Sandiaga tertinggi sebagai cawapres karena ingatan publik. Sandiaga diketahui pernah menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019. Serta, Sandiaga sebelumnya merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. "Memori masyarakat terkenang Pilpres 2019 dan lainnya, sepeti wakil gubernur DKI, Sandi identik dengan wakil-wakil,"ujarnya. Di urutan kedua, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Baca selengkapnya