ruinsorrelics

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan, pemerintah mengusulkan pemilu 2024 jatuh pada 15 Mei. Hal ini berdasarkan hasil rapat interior yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polhukam, Menseskab, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN. "Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei,"kata dia saat konferensi pers, Senin (27/9/2021). Mahfud menerangkan, pemerintah bersimulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden dan legislatif pada tahun 2024. Ada tiga pilihan tanggal pemilu yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei. Mahfud menerangkan, setelah disimulasikan dengan berbagai hal, dipilih pemilu 2024 pada 15 Mei. Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Pertimbangannya adalah kegiatan-kegiatan pemilu 2024 bisa diperpendek agar efisien, baik dari se...

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU menghitung ulang terkait usulan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 Triliun. Politikus NasDem ini mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran mengingat masih ada pandemi Covid-19. "Saya ingin (usulan anggaran Rp86 Triliun) nanti di-exercise juga oleh KPU Dan juga mungkin nanti Bawaslu, DKPP itu terkait efisensi anggaran,"kata Saan, di Jakarta, Kamis (16/9/2021). Menurut dia, penting menyadari kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang terkena hantaman akibat pandemi Covid-19. Jadi tentu ini efisiensi ini menjadi penting dengan memahami kondisi dan realitas ekonomi kita di tengah pandemi Covid-19,"ungkap Saan. Meski demikian, Saan mengakui Pemilu 2024 memiliki tantangan sendiri dan berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, ada beban tambahan dan kerumitan yang lebih besar lantaran harus bersamaan dengan Pilkada. "Ini kan yang menjadi problem. Kita memahami ini beban kerja penyelenggara dan...

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Usulan tersebut disampaikan kepada DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP. "Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016," kata Ketua KPU Ilham Saputra dilansir Antara, Senin (6/9). Ilham menjelaskan alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018), persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan (Agustus 2017 sampai April 2019) dan persiapan pemilihan 2020 (September 2019 sampai Desember 2020). "Untuk persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk Pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara,"ujar Ilham. Ilham merincikan penggunaan waktu itu yakni verifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 ...

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR dari Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin, Selasa (31/8/2021) dinihari. Puput dan Hasan ditahan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin 30 Agustus 2021. Keduanya dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021. Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 tersangka lainnya dalam kasus ini. Dari 22 tersangka itu, KPK baru menahan lima tersangka yang ikut terjaring operasi senyap. Mereka adalah Puput; Hasan, Camat Krejengan, Doddy Kurniawan; Camat Paiton, Muhammad Ridwan; dan Pejabat Kades Karangren Sumarto. Puput ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Hasan ditahan di Rutan KPK Kavling C1 atau Gedung KPK lama. Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Ridwan di Rutan Polres Jakarta Selatan, sedangkan Sumarto...

Jakarta -  Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferryboat Noer mengungkapkan pihaknya tidak diundang dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan partai politik (parpol) koalisi di Istana Negara, Rabu (25/8) kemarin. Sebab, pimpinan parpol yang diundang hanyalah partai yang memiliki wakil di parlemen. Sedangkan tidak ada undangan bagi parpol non parlemen seperti PBB. "PBB dan koalisi non parlemen sudah saya cek [ke] PSI, Hanura, Perindo dan PKPI melalui sekjen-sekjen tidak diundang. Mungkin itu koalisi yang ada di parlemen saja. Kami memang tidak ada undangan," kata Ferryboat saat dimintai tanggapan, Kamis (26/8). Sementara itu, bagaimana PBB menanggapi hadirnya 'keluarga baru' di koalisi yaitu PAN? Ferryboat mengaku partainya menganggap tak masalah. Ia word play here meyakini kekuatan koalisi semakin bertambah dengan kehadiran partai pimpinan Zulkifli Hasan itu. "Soal PAN gabung koalisi bagus-bagus saja selagi untuk kepentingan bangs yang lebih besar," un...

Jakarta - Terpidana perkara suap penghapusan nama dari red notice keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, Djoko Soegianto Tjandra, mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman selama dua bulan penjara. Pemberian remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, kasus yang menjerat dia sebelumnya. Saat itu, Djoko Tjandra melarikan diri Kasus yang menjeratnya saat ini juga terkait upaya yang dia lakukan saat berstatus buron. "Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra memenuhi syarat Remisi Umum Tahun 2021,"ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021). Melarikan diri Melansir harian Kompas, 12 Juni 2009, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Financial institution Indonesia Syahril Sabirin...