Postingan

Hasil Pemilu Diharapkan Bisa Berdampak Pada Kesejateraan Rakyat

Jakarta -  Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dinilai baru sebatas menghasilkan eksekutif dan legislatif. Pemilu dianggap belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengharapkan dari Pemilu dapat terjadi efektivitas pemerintahan, representasi politik dan integrasi politik. Bahkan menurut Khoirunnisa, jika ditarik lebih jauh hasil Pemilu harus bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. "Nah ini yang mungkin bagi Pemilu kita setelah sekian kali berpemilu mungkin kita baru pada berhenti pada output-nya saja. Adanya eksekutif dan legislatif terpilih," kata Khoirunnisa dalam sebuah webinar pada Minggu (30/1). Menurut Khoirunnisa, Pemilu bukan sekadar ajang mencari aktor yang mengisi eksekutif dan legislatif, namun juga harus berdampak pada kesejahteraan rakyat. Padahal dengan porsi penduduk yang begitu besar, ditambah kondisi geografis yang beragam, menjalank...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Komisi III DPR Mengusir Komnas Perempuan Yang Telat Hadir Rapat "Lain Kali Datang Tepat Wakut Dan Jangan Nyelonong"

Jakarta - Komisi III DPR RI mengusir anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat rapat kerja di DPR RI, Kamis (13/1). Penyebabnya, anggota Komnas HAM telat hadir rapat. Rapat kerja Komisi III dan Komnas pork membahas kinerja 2021 dan roadmap 2022 itu dibuka sekitar pukul 10.00. Di tengah rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa melihat Komnas Perempuan yang baru saja datang dan akan duduk di ruang rapat. Kemudian, politikus Gerindra itu mengusir Komnas Perempuan. "Maaf ya Komnas Perempuan silakan keluar, kita rapat jam 10. Silakan keluar,"ujar Desmond. Desmond mengatakan, Komnas Perempuan tidak menghormati rapat karena tidak hadir tepat waktu. Tidak hanya itu, mereka tanpa izin kepada pimpinan rapat langsung duduk bersama ketua komnas pork. "Anda tidak menghormati kuorum. Karena hadir telat, silahkan di luar dulu. Langsung duduk enggak ada etikanya, harusnya izin dulu. Silakan keluar,"ujarnya. K...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Lembaga Survei Mencatat Jika Sandiaga Uno Unggul Pimpin Elektabilitas Sebagai Capres

Jakarta - Survei kolaborasi Politika Research & Consulting dengan Parameter Politik Indonesia mencatat Menparekraf Sandiaga Uno memimpin elektabilitas sebagai calon presiden. Dalam survei yang digelar November-Desember 2021 ini, elektabilitas Sandiaga sebesar 16,7 persen. "Sandi memberikan kepercayaan sebagai cawapres nyaris di semua survei kita, dalam 2 tahun terakhir ini dalam survei nasional Sandi unggul dalam cawapres,"ujar Direktur Eksekutif Politika Research & Consulting Rio Prayogo saat pemaparan survei, Senin (27/12). Rio menjelaskan, Sandiaga tertinggi sebagai cawapres karena ingatan publik. Sandiaga diketahui pernah menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019. Serta, Sandiaga sebelumnya merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. "Memori masyarakat terkenang Pilpres 2019 dan lainnya, sepeti wakil gubernur DKI, Sandi identik dengan wakil-wakil,"ujarnya. Di urutan kedua, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mengapa RUU TPKS Tidak Masuk Dalam Rapat Paripurna Hari Ini? Berikut Penjelasannya

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyatakan, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak masuk dalam schedule rapat paripurna masa sidang tahun 2021 pada hari ini. Hal itu karena Badan Musyawarah (Bamus) gagal digelar hingga 15 Desember 2021. Padahal, Bamus adalah syarat agar RUU bisa dibawa ke paripurna. " Belum diagendakan (paripurna), enggak jadi Bamus,"ujar Willy saat dihubungi, Rabu (15/12/2021). Willy menyebut, Bamus dan pimpinan DPR belum menemui kata kesepakatan terkait pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR "Memang di pimpinan belum ada kata sepakat. Kita tunggu pimpinan,"kata dia. Meski demikian, Willy menyebut DPR berencana membawa RUU TPKS pada masa sidang selanjutnya. "Akan dibawa rapat paripurna pembukaan masa sidang depan,"kata dia. Mayoritas Fraksi Setujui RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR Diketahui, mayoritas fraksi di Baleg DPR RI sudah menyetujui RUU TPKS menjadi RUU...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Golkar Mencari Pendamping Airlangga Untuk Pilpres 2024, Salah Satunya Nama Jenderal TNI Andika

Jakarta - Partai Golkar mulai melakukan seleksi sejumlah nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipasangkan dengan Airlangga Hartarto di Pemilihan Presiden (Pilpres). Sejumlah nama masuk dalam radar Golkar dan berpotensi dipaketkan dengan Airlangga. Wakil Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Golkar sudah memastikan untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto di Pilpres 2024. Agus menegaskan seluruh struktur Partai Golkar akan memperjuangkan Airlangga untuk menjadi Presiden Indonesia. "Airlangga adalah capres yang sudah kita usung dan kita akan perjuangkan untuk bisa menjadi Presiden Indonesia,"ujarnya usai melantik Pengurus DPD I Golkar Sulsel di Resort Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (9/12). Untuk pasangan Airlangga di Pilpres, Agus mengatakan Golkar masih melakukan seleksi, termasuk nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia menegaskan siapa pun yang akan dipasangkan dengan Airlangga harus bisa membantu kemenangan. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peneliti Imprasial Meminta Jendral Andika Cabut Surat Telegram Yang Dibuat Hadi Tjahjanto di Akhir Jabatannya

Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab aturan tersebut dinilai semakin membuat TNI tidak transparan di muka hukum. Telegram itu diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di sisa-sisa akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI "Jadi sebagai Panglima yang baru sekarang, Andika harus cabut itu surat telegram itu, ini kaitannya terhadap komitmen TNI untuk tunduk terhadap sistem peradilan umum,"kata Hussein saat dihubungi Wartawan, Rabu (24/11/2021). Mengutip faucet MPR nomor 7 tahun 2000, Hussein menjelaskan, TNI diperintah untuk tunduk kepada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum. Namun dengan aturan yang tertuang di surat telegram tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap anggota TNI seperti dihalangi. Hal itu tid...
Posting Komentar
Baca selengkapnya