ruinsorrelics

Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diputus 18 Oktober 2021 itu mengesahkan pemecatan Jhoni Allen. "Telah diputus perkara no 547/PDT/2021/ PTDKI dengan amar putusan Permohonan Banding Jhoni Allen ditolak dan menghukum Pembanding untuk bayar biaya perkara,"ujar Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021). Jhoni Allen dipecat dari DPP Demokrat lantaran terlibat aktif dan bersengkongkol dengan Moeldoko dalam kudeta AHY dari kursi ketua umum. "Dengan ditolaknya gugatan tersebut, keputusan AHY memecat Jhoni Allen disahkan oleh Pengadilan Tinggi,"sambungnya. Gugatan Jhoni Allen terhadap Demokrat sudah dua kali ditolak pengadilan. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Jhoni Allen terhadap AHY terkait pemecatan dari partai. Demokrat menyebut, keputusan...

Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Hariara Tambunan, mengatakan, perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-57 harus menjadi momentun kader-kader Partai Golkar merapatkan barisan dalam menyongsong gelaran pemilu serentak 2024. Terutama, memenangkan partai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. "Yang jelas kan yang sekarang ini kita perjuangkan adalah Pak Airlangga Hartarto. Golkar ini kan sudah berusia 57 tahun, harus kita gerakan semua elemen Golkar ini,"ujar Hariara di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/10). "Memenangkan calon presiden Partai Golkar ya Pak Airlangga Hartarto, bagi saya sebagai petugas harian kan harus memaksimalkan itu,"imbuhnya. Terkait alasan mengapa Airlangga Hartarto sampai saat ini mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, kata Hariara, hal itu menunggu momentum yang tepat. Dia memastikan, sudah ada mandat dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang bulat me...

Jakarta - Ahmad Riza Patria mengaku tak berpikir untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. "Kalau saya sebagai Wagub setelah selesai tanggal 17 Oktober 2022 ya sudah selesai. Saya tidak ambil langkah politik, setelah saya selesai menjadi wagub saya akan kembali ke partai. Tidak ada pikiran-pikiran seperti itu,"kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (11/10/2021) malam. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menyebut pemilihan kepala daerah masih berlangsung dua tahun lagi, sehingga saat ini lebih baik tokoh-tokoh politik dan masyarakat fokus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. "Jadi, masyarakat kita ini jangan apa-apa urusannya politik sekarang ini saatnya kita fokus kesehatan, saatnya kita fokus ekonomi, kita jaga masalah-masalah sosial. Jangan masalah-masalah politik apalagi masih 2024 terlalu jauh bicara pilkada di 2024,"tutur Riza seperti dikutip dari Antara. Riza mengaku diminta Ketua Umum Geri...

Sukabumi -  Partai Golkar menggelar musyawarah tingkat kecamatan (Muscam) di Kabupaten Sukabumi. Muscam digelar untuk merapatkan barisan demi kemenangan Ketua Umum Airlangga Hartarto di Pilpres 2024. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan, Muscam digelar untuk menghasilkan kepengurusan yang ril. Serta konsolidasi kader partai menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. "Dengan kepengurusan yang riil, menjadi kekuatan partai yang siap memenangkan Partai Golkar dan Capresnya di Pemilu 2024. Muscam juga wadah konsolidasi dan merapatkan barisan kader Golkar untuk kemenangan di 2024," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (8/10). Muscam ini sudah digelar sejak kemarin (7/10), di kecamatan Sagaranten, dan Kecamatan Curugkembar dilaksanakan di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Discussion forum Muscam tersebut disosialisasikan Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. "Sekaligus menyosialisasikan Ketua Umum DPP Partai ...

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan, pemerintah mengusulkan pemilu 2024 jatuh pada 15 Mei. Hal ini berdasarkan hasil rapat interior yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polhukam, Menseskab, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN. "Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei,"kata dia saat konferensi pers, Senin (27/9/2021). Mahfud menerangkan, pemerintah bersimulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden dan legislatif pada tahun 2024. Ada tiga pilihan tanggal pemilu yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei. Mahfud menerangkan, setelah disimulasikan dengan berbagai hal, dipilih pemilu 2024 pada 15 Mei. Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober 2021. Pertimbangannya adalah kegiatan-kegiatan pemilu 2024 bisa diperpendek agar efisien, baik dari se...

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta KPU menghitung ulang terkait usulan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 Triliun. Politikus NasDem ini mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran mengingat masih ada pandemi Covid-19. "Saya ingin (usulan anggaran Rp86 Triliun) nanti di-exercise juga oleh KPU Dan juga mungkin nanti Bawaslu, DKPP itu terkait efisensi anggaran,"kata Saan, di Jakarta, Kamis (16/9/2021). Menurut dia, penting menyadari kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang terkena hantaman akibat pandemi Covid-19. Jadi tentu ini efisiensi ini menjadi penting dengan memahami kondisi dan realitas ekonomi kita di tengah pandemi Covid-19,"ungkap Saan. Meski demikian, Saan mengakui Pemilu 2024 memiliki tantangan sendiri dan berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, ada beban tambahan dan kerumitan yang lebih besar lantaran harus bersamaan dengan Pilkada. "Ini kan yang menjadi problem. Kita memahami ini beban kerja penyelenggara dan...

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...