PM Thailand Telepon Jokowi Membahas Krisis Myanmar

Jakarta - Jelang KTT ASEAN di Jakarta, PM Thailand Prayut Chan-O-Cha menelepon Presiden Jokowi. KTT ASEAN pada 24 April 2021 mendatang akan membahas krisis di Myanmar.

Dalam perbincangan bersama Jokowi pada Kamis (22/4) pagi, Prayut menyebut situasi di Myanmar adalah isu sangat menantang, terutama untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Belum ada keterangan dari Pemerintah Indonesia mengenai perbincangan telepon Jokowi dan Prayut. Hanya saja, Prayut dipastikan tak hadir pada KTT akhir pekan mendatang di Jakarta.

Jubir Kemlu Thailand Tanee Sangrat mengatakan, Prayut akan mengirimkan Menlu Don Pramudwinai untuk menggantikannya. Don juga menjabat sebagai Deputi PM.

"Menlu Don menggantikan kehadiran PM, ini karena PM harus tetap berada di dalam negeri untuk menangani situasi pandemi COVID-19 yang sedang mencengkeram Thailand," kata Tanee seperti dikutip dari AFP.

Krisis Myanmar terjadi akibat kudeta yang dilakukan terhadap pemerintah sipil pada awal Februari 2021 lalu. Otak kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dilaporkan bakal datang ke Jakarta.

Krisis di Myanmar dinilai berbagai bagai pihak dan organisasi internasional wajib segera diselesaikan.

Sebab, kekerasan terus terjadi telah menyebabkan 739 orang kehilangan nyawa dan 250 ribu warga lainnya kehilangan tempat tinggal.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPU Lakukan Simulasi Pemilu Dengan 2 Jenis Surat Suara di Bali

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien,"kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemil...
Baca selengkapnya

Novel Baswedan Dan Kawan-kawan Diberikan 2 Surat, Surat Pengunduran Diri Dari KPK Dan Surat Kerja di BUMN

Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menerima kabar bahwa rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta menandatangani dua buah surat. Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat, yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021). Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh seseorang dari KPK. Novel meyakini tindakan tersebut atas sepengetahuan para pimpinan KPK. "Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia. Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya membutuhkan pekerjaan. M...
Baca selengkapnya

Remisi Yang di Dapatkan Djoko Tjandra Yang Pernah Buron Usai di Vonis

Jakarta - Terpidana perkara suap penghapusan nama dari red notice keimigrasian dan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, Djoko Soegianto Tjandra, mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman selama dua bulan penjara. Pemberian remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, kasus yang menjerat dia sebelumnya. Saat itu, Djoko Tjandra melarikan diri Kasus yang menjeratnya saat ini juga terkait upaya yang dia lakukan saat berstatus buron. "Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra memenuhi syarat Remisi Umum Tahun 2021,"ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021). Melarikan diri Melansir harian Kompas, 12 Juni 2009, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Financial institution Indonesia Syahril Sabirin...
Baca selengkapnya